Semarang, Presisi.Sbs – Penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi terus menjadi perhatian serius, Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui pelaksanaan sinkronisasi data kinerja keimigrasian dan penguatan penerapan manajemen risiko yang digelar di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pembinaan internal untuk memastikan setiap satuan kerja memiliki standar yang sama dalam pengelolaan data, pengukuran kinerja, hingga mitigasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Ari Widodo, A.Md.Im., S.IP., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan data yang akurat dan sistem manajemen risiko yang berjalan efektif merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang profesional, akuntabel, serta adaptif terhadap tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyelarasan data kinerja sekaligus memberikan pendampingan mengenai implementasi manajemen risiko kepada seluruh unsur pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Semarang.
Proses sinkronisasi tidak hanya berfokus pada kesesuaian data administrasi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan indikator kinerja agar sejalan dengan target organisasi, Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.
Tim Direktorat Kepatuhan Internal yang hadir terdiri atas sejumlah pejabat dan analis keimigrasian yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan data kinerja serta manajemen risiko, Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kepatuhan di seluruh satuan kerja keimigrasian, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai berbagai tantangan dalam implementasi manajemen risiko di lapangan, Forum tersebut menjadi ruang bagi para pegawai untuk menyampaikan masukan sekaligus memperoleh solusi atas berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan.
Melalui langkah ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan komitmennya untuk terus membangun sistem kerja yang transparan, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, Penguatan budaya integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko diharapkan menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin modern, terpercaya, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi birokrasi.
