ACEHSINGKIL,PRESISI.SBS— Hampir dua tahun pemerintahan pasangan “Sahabat” berjalan, namun sejumlah program yang pernah menjadi perhatian masyarakat saat masa kampanye masih dipertanyakan realisasinya.
Dua di antaranya adalah program pembentukan Dinas Dayah dan bantuan baju seragam sekolah gratis.
Kedua program tersebut dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat. Pembentukan Dinas Dayah berkaitan dengan penguatan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan dayah, sementara bantuan seragam sekolah gratis diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Namun hingga memasuki tahun kedua masa pemerintahan, masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai kapan dan bagaimana kedua program tersebut akan direalisasikan.
Dinas Dayah, Sampai Di Mana Prosesnya?
Gagasan pembentukan Dinas Dayah sempat menjadi salah satu program yang mendapat perhatian masyarakat. Kehadiran institusi khusus yang menangani urusan dayah tentu diharapkan dapat memperkuat pembinaan, pengembangan pendidikan keagamaan serta meningkatkan perhatian terhadap para guru dan lembaga dayah.
Pertanyaan publik kemudian mengemuka:
Sudah sejauh mana proses pembentukan Dinas Dayah tersebut?
Apakah regulasinya sudah disiapkan? Apakah kajian kelembagaannya sudah selesai? Apakah sudah tersedia dukungan anggaran?
Jika memang masih dalam proses, masyarakat berhak mengetahui tahapan dan kendala yang dihadapi pemerintah.
Seragam Sekolah Gratis, Kapan Dibagikan?
Program kedua yang juga menjadi perhatian adalah bantuan baju seragam sekolah gratis.
Bagi masyarakat kurang mampu, bantuan tersebut tentu sangat berarti. Memasuki tahun ajaran baru, kebutuhan seragam sekolah menjadi salah satu pengeluaran yang harus dipenuhi orang tua.
Karena itu, janji bantuan seragam sekolah gratis bukan sekadar persoalan pakaian. Program tersebut menyangkut upaya meringankan beban ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.
Masyarakat pun layak mendapatkan kepastian:
Apakah program tersebut masih menjadi prioritas pemerintah? Jika iya, kapan pelaksanaannya?
Bupati Diminta Terbuka kepada Masyarakat
Kritik terhadap pemerintah bukan berarti upaya menjatuhkan pemerintahan. Justru kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sebuah pemerintahan yang demokratis.
Bupati dan jajaran terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kedua program tersebut.
Jika terdapat kendala regulasi, anggaran ataupun persoalan teknis, masyarakat tentu berhak mengetahuinya.
Sebab, transparansi pemerintah bukan hanya ketika menyampaikan keberhasilan, tetapi juga ketika menjelaskan program yang belum terealisasi.
Hampir Dua Tahun, Publik Berhak Mendapat Jawaban
Masyarakat memberikan mandat kepada pemimpin bukan hanya untuk mendengar janji, tetapi untuk melihat perubahan nyata.
Hampir dua tahun masa pemerintahan merupakan waktu yang cukup untuk memberikan gambaran mengenai arah dan keseriusan sebuah program.
Karena itu, pertanyaan masyarakat sederhana:
Dinas Dayah kapan diwujudkan?
Seragam sekolah gratis kapan direalisasikan?
Dan jika belum dapat diwujudkan, apa alasan serta target waktunya?
Publik tidak membutuhkan janji yang terus diulang. Publik membutuhkan kepastian, transparansi dan bukti nyata.
Janji politik boleh disampaikan saat kampanye, tetapi pertanggungjawaban harus diberikan setelah rakyat memberikan mandat.
Kini masyarakat menunggu jawaban dari pemerintah.
Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa kepercayaan rakyat benar-benar dihargai.
Memang pada tahun 2026 ini ada bantuan seragam sekolah gratis, tapi itu bukan dari visi misi saat pasangan Sahabat mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati melainkan bantuan pemerintah pusat pasca banjir besar melanda Provinsi Aceh akhir Tahun 2025 yang lalu. Itupun pihak APH dituntut agar melakukan audit dengan dugaan Mark Up.(***)
