Banyuwangi – Perceraian ghaib kini menjadi momok baru di dunia hukum yang meresahkan keluarga dalam membangun rumah tangga di Banyuwangi. Modus ini terlihat praktis dan cepat, namun sesungguhnya ada dugaan pelanggaran hukum yang serius dan bisa menyeret pelakunya ke penjara.
Secara sederhana, perceraian ghaib terjadi ketika pihak tergugat sengaja dianggap tidak ada, tidak diketahui alamatnya, atau dighaibkan. Akibatnya, sidang gugatan cerai berjalan tanpa kehadiran tergugat. Tergugat tidak pernah dipanggil secara sah, tidak pernah diberi kesempatan membela diri, dan tiba-tiba saja sudah berstatus cerai.
Korban kali ini adalah Hanipan, suami sah warga Dusun Sumbersuko RT/RW: 002/001 Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung.
Hanipan mengaku tidak pernah menerima surat panggilan sidang, tidak pernah tahu dirinya digugat, dan tidak pernah menandatangani dokumen apa pun. Namun pada 22 Oktober 2026, ia dikejutkan dengan pesan WhatsApp dari istrinya yang sedang bekerja sebagai TKW di Yunani.
“Pas waktu itu, istri saya yang berada di luar negeri ngirim pesan lewat WA (WhatsApp) kalau saya disuruh cepat ambil akta cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi,” tutur Hanipan pada awak media ini, Saptu (21/11/2026).
“Ya siapa yang tidak kaget Mas, tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba saya diberitahu telah diputus cerai dengan istri saya yang bahkan akta-nya pun sudah keluar,” lanjutnya.
Bagi Hanipan, ini bukan sekadar soal putus perkawinan. Ini soal hak hukumnya yang dirampas secara sepihak. Ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak gono-gini berupa harta bersama, hingga hak asuh anak. Semua tertutup karena dirinya dighaibkan dalam proses persidangan.
Hanipan sebenarnya tidak langsung menempuh jalur hukum. Ia masih memilih jalan kekeluargaan.
Melalui fasilitasi Pemerintah Desa Kesilir, mediasi digelar sebanyak tiga kali dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa. Mediasi terakhir digelar, Selasa, (3/11) lalu.
Namun, upaya itu sia-sia. Permintaan Hanipan agar harta tidak bergerak berupa rumah yang belum selesai dibangun dibagi secara adil, ditolak mentah-mentah oleh pihak mantan istri yang hadir diwakili orang tuanya dan pengacaranya.
“Saya sudah berupaya menempuh jalan musyawarah lewat mediasi di Desa Kesilir yang diadakan tiga kali. Tetapi apa daya permintaan saya pembagian gono-gini berupa harta tidak bergerak berupa rumah yang belum selesai pembangunannya itu ditolak mentah-mentah,” ujar Hanipan.
Karena mediasi gagal, Hanipan akhirnya menempuh jalur hukum. Pada 16 November 2026, ia resmi membuat laporan di Polresta Banyuwangi dengan Nomor Laporan Polisi: LPM/461/XI/2026/SPKT.
Terlapornya adalah EW, mantan istrinya yang hingga kini masih berada di Yunani sebagai TKW.
“Saya akhirnya menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi di Polresta Banyuwangi, saya harap melalui jalur hukum ini keadilan bisa saya dapatkan,” pungkas Hanipan.
Setiap warga negara Indonesia wajib taat hukum, termasuk dalam proses perceraian. Kasus Hanipan harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat.
Mengghaibkan tergugat dalam gugatan cerai bukan sekadar pelanggaran administrasi. Perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman 6 sampai dengan 10 tahun penjara.
Jangan tergiur jalan pintas. Jangan korbankan keadilan demi perceraian yang cepat. Pikirkan hak pasangan, hak anak, dan harta bersama yang harus diselesaikan secara adil dan bermartabat.
Mari bertindak dan berpikir dengan akal sehat dan penuh kehati-hatian agar kita tidak terjerat hukum. (Sp)



