ACEH SINGKIL – Unsur pimpinan adat, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, secara resmi mengajukan permohonan penghentian perkara hukum terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan.
Permohonan ini ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Singkil demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Perkara hukum tersebut melibatkan dua warga setempat, yakni H. Sudirman dan Asmin, yang diamankan terkait kendaraan pengangkut serta perizinan distribusi BBM nelayan.
Panglima Laot Kecamatan Kuala Baru bersama para pemangku kepentingan setempat menyampaikan bahwa surat permohonan resmi ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya bernomor 08/LPLIX/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Surat perdana tersebut telah diserahkan dan dititipkan melalui Kanit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Aceh Singkil, Bapak Suharli.
Kesepakatan Bersama Unsur Adat dan Pemerintah Desa
Langkah pengajuan permohonan ini lahir dari hasil musyawarah bersama antara Lembaga Imeum Mukim Kuala Baru, para Kepala Desa (Keuchik)—yakni Keuchik Kuala Baru Sungai, Keuchik Kuala Baru Laut, dan Keuchik Suka Jaya—serta jajaran tokoh masyarakat di Kecamatan Kuala Baru.
Dokumen permohonan tersebut telah ditandatangani secara kolektif oleh Panglima Laot, Imeum Mukim, ketiga Keuchik, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta turut diketahui secara resmi oleh Camat Kuala Baru, Bapak Mansurdin.
Dampak Langsung Terhadap Aktivitas Melaut
Dalam keterangannya, perwakilan tokoh masyarakat dan adat Kuala Baru memaparkan dua pertimbangan utama mengapa perkara ini dimohonkan untuk dihentikan:
1. Murni untuk Kebutuhan Nelayan: BBM yang diangkut oleh H. Sudirman dan Asmin dipastikan murni didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan operasional melaut para nelayan di Kecamatan Kuala Baru. Penahanan armada dan pasokan BBM tersebut berdampak langsung pada terhentinya aktivitas melaut sebagian besar nelayan setempat, yang berimbas pada perekonomian keluarga mereka.
2. Keterbatasan Pemahaman Hukum dan Solusi Tata Kelola: Pihak adat dan desa mengakui bahwa peristiwa ini menjadi bahan evaluasi penting bagi wilayah mereka.
Mengingat masih minimnya pemahaman masyarakat pesisir terkait regulasi dan aspek hukum tata niaga BBM, para pemangku kepentingan memohon bimbingan serta solusi sistem pengambilan BBM nelayan yang legal dan jelas dari pihak kepolisian maupun instansi terkait agar dapat segera disosialisasikan kepada warga.
“Kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, besar harapan kami agar Bapak Kapolres Aceh Singkil berkenan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat pesisir Kuala Baru dengan menghentikan kasus ini, serta membimbing kami menemukan mekanisme penyaluran BBM nelayan yang sesuai aturan,” tulis pernyataan resmi gabungan unsur pimpinan Kecamatan Kuala Baru tersebut.
Hingga rilis ini diterbitkan, masyarakat dan unsur pimpinan Kecamatan Kuala Baru berharap adanya respons positif dan ruang dialog dari jajaran Polres Aceh Singkil demi kondusivitas wilayah dan kelancaran aktivitas nelayan setempat.(***)



