JAKARTA,Dikutip Presisi.sbs – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah pusat dan DPR RI menghentikan kebijakan pemotongan transfer anggaran ke daerah mulai tahun 2027. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa penyempitan ruang fiskal telah menimbulkan keresahan di kalangan kepala daerah karena menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam rapat kerja bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (30/7/2026), Bursah menyatakan pemerintah kabupaten tetap dituntut mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas Presiden, namun kemampuan fiskal daerah terus tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
APKASI menilai kondisi tersebut berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur, menurunkan kualitas pelayanan masyarakat, serta melemahkan pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, organisasi ini meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan transfer ke daerah agar kabupaten memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
Selain meminta penghentian pemotongan anggaran mulai 2027, APKASI juga mendorong revisi regulasi mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar sejalan dengan meningkatnya beban, kewenangan, dan tanggung jawab yang diemban.
Melalui forum tersebut, APKASI menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menghentikan pemotongan transfer daerah, memperkuat dukungan fiskal bagi pelaksanaan PSN, menjaga kualitas pelayanan publik, serta memperbarui regulasi hak keuangan kepala daerah. APKASI berharap pemerintah pusat dan DPR RI segera merespons aspirasi tersebut demi menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberhasilan pembangunan daerah.
#Bupati
#Bukan
#KepalaDaerahAI
#StopPangkasAnggaran
#SorotanPublik
(SETHO PRESISI.SBS)
