Jawa Timur, Banyuwangi, presisi.sbs – Pembangunan Embung Tirto Bayu di Dusun Bayurejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon menjadi sorotan publik. Warga mempertanyakan kejelasan sumber anggaran dan pihak pengelola, setelah tidak adanya prasasti resmi di lokasi.
Berdasarkan data, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan dana sebesar Rp2.325.000.000 dari APBD 2025 untuk pembangunan embung ini. Proyek tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan daerah. Sebagai bangunan konservasi air, embung berfungsi menampung air sungai, mata air, dan air hujan sebagai cadangan. Air yang tertampung bermanfaat untuk kebutuhan pertanian, peternakan, hingga rumah tangga saat musim kemarau.
Namun di lokasi embung, publik dibuat bingung. Tidak terpasang prasasti maupun papan keterangan sumber APBD. Yang ada hanya papan informasi “Embung Tirto Bayu – Program CSR Telkomsel Baktiku Negeriku 2026”.
Kekaburan informasi ini memicu salah paham. Seorang pengunjung dari Genteng mengaku mengira embung dibangun dan dikelola Telkomsel.
“Tempat ini makin ramai dikunjungi, tapi siapa sebenarnya yang membangun dan bertanggung jawab atas tempat wisata ini?,” keluhnya.
Kekhawatiran lain muncul soal keamanan. Embung belum dipasangi pagar pengaman di sekelilingnya, padahal sudah mulai ramai dikunjungi sebagai destinasi wisata sederhana.
“Tanpa keterangan resmi dan imbauan tertulis, ini berisiko bagi pengunjung, apalagi yang membawa anak kecil. Risiko terpeleset dan jatuh ke air sangat tinggi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dusun Bayurejo, Prayit, memberikan klarifikasi.
“Iya mas, embung itu sepenuhnya proyek bantuan dan pembangunan dari Pemda Banyuwangi yang selesai dibangun tahun 2025 lalu. Kalau papan dari PT Telkomsel itu hanya untuk mempromosikan kawasan ini sebagai destinasi wisata, bukan berarti mereka yang membangunnya,” terangnya.
Ia juga menyebut manfaat embung sudah dirasakan warga. Selain mendukung pertanian dan peternakan, embung menjadi andalan pasokan air bersih saat kemarau. Pihak dusun telah mengusulkan pengembangan lanjutan.
“Kami mengusulkan peningkatan kualitas air agar layak dikonsumsi sebagai air minum. Saat ini usulan pemasangan jaringan pipa tambahan dari aliran sungai sudah kami sampaikan ke Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi,” pungkas Prayit.
Keterbukaan informasi publik menjadi tuntutan penting. Sebagai penerima manfaat, masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi program pemerintah. Transparansi diperlukan agar embung yang kini juga berfungsi sebagai tempat wisata baru ini dapat dikelola dengan baik, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. (**)
