ACEHSINGKIL,PRESISI.SBS– Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil kembali memicu kontroversi dan sorotan tajam dari masyarakat.
Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit dan serba menjepit, Pemkab Aceh Singkil justru mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp2,3 miliar untuk pembelian satu unit mobil dinas baru kepala daerah.
Berdasarkan data yang terpantau dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, paket pengadaan kendaraan dinas tersebut telah tercantum secara resmi.
Langkah ini dinilai melukai hati nurani publik, mengingat mobil dinas lama milik bupati sebenarnya masih sangat layak pakai dan umurnya baru beberapa tahun.
“Ini adalah potret nyata dari hilangnya empati kepemimpinan daerah terhadap realitas sosial masyarakat. Rakyat saat ini sedang berjuang keras bertahan hidup di tengah sulitnya lapangan kerja dan lemahnya daya beli, namun bupati justru memilih bermewah-mewah dengan fasilitas baru,” ungkap perwakilan aliansi masyarakat sipil Aceh Singkil.
Keputusan untuk tetap melanjutkan pengadaan mobil mewah senilai miliaran rupiah ini menunjukkan adanya ketidakselarasan skala prioritas pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
Alih-alih dialihkan untuk program penguatan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, atau perbaikan infrastruktur publik yang rusak, anggaran daerah justru terkuras untuk membiayai kenyamanan operasional pejabat.
Argumen bahwa mobil baru dibutuhkan untuk alasan penunjang operasional atau wilayah dinas yang ekstrem dinilai tidak masuk akal, mengingat aset kendaraan dinas yang ada saat ini masih berada dalam kondisi prima.
Pembelian ini murni merupakan pemborosan anggaran yang tidak memiliki urgensi mendesak.
Oleh karena itu, kami menyatakan sikap tegas, Mengecam keras pengadaan mobil dinas baru Bupati Aceh Singkil senilai Rp2,3 miliar yang dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran di tengah masa sulit masyarakat.
Mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera membatalkan atau mereview kembali pengadaan tersebut, lalu mengalihkan anggarannya kepada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat, terlebih kepada warga yang tertimpa musibah hidrometeorologi awal tahun lalu.
Meminta DPRK Aceh Singkil menjalankan fungsi pengawasannya secara ketat dan tidak ikut menutup mata terhadap kebijakan yang mencederai keadilan anggaran bagi rakyat.
Fasilitas negara bersumber dari uang rakyat, dan sudah sepatutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk mempertegas sekat kemewahan di atas penderitaan.
Kepada presisi.sbs Plh Kepala ULP Yusabri mengatakan, belum mengetahui akan pengadan mobil dinas kepala daerah tersebut, padahal didalam Web Sirup LKPP jelas terdaftar dengan kode RUP 67558867 sumber dan APBD.
“Kalau itu belum saya tahu, besok saya tanyakan ke rekan-rekan,” ujar Yusabri singkat.
Hal ini berbanding terbalik dengan Bupati Bireuen H Mukhlis, ST, yang di mana awal pengadaan Mobil Dinas dari total Rp4,1 miliar tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembangunan 41 unit rumah untuk masyarakat dhuafa atau masyarakat berpenghasilan rendah.(***)
