spot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Luapan Air Kembali Terjang Jalan Nasional,Aktivis Soroti Dugaan Alih Fungsi Tanaman Keras Jadi Tebu

Banyuwangi – Berulangnya luapan air yang menggenangi ruas Jalan Nasional Jember–Banyuwangi, tepatnya di wilayah Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, menuai sorotan. Selain persoalan drainase, dugaan perubahan tata guna lahan dari tanaman keras menjadi tanaman tebu di kawasan sekitar turut menjadi perhatian.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam (22/11/2026), sekitar pukul 20.00 WIB tersebut, memperlihatkan derasnya aliran air yang melintasi badan jalan. Kondisi itu mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan sejumlah pengendara harus memperlambat kendaraan hingga berhenti akibat antrean.

Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat, terutama menyangkut keselamatan pengguna jalan dan potensi dampak luapan air terhadap kawasan permukiman.

Ryan Bagus, anggota LSM Penjara Indonesia, menilai kejadian yang berulang perlu ditangani melalui pemeriksaan menyeluruh. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada penanganan genangan setelah hujan, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan faktor penyebab dari kawasan hulu.

“Kami melihat persoalan ini perlu dikaji secara menyeluruh. Jangan sampai penanganannya hanya berfokus pada saluran drainase, sementara kemungkinan adanya perubahan kondisi lingkungan di kawasan hulu justru tidak diperhatikan,” ungkap Ryan Bagus.

Ryan turut menyoroti dugaan peralihan tutupan lahan dari tanaman keras menjadi tanaman tebu. Ia meminta instansi terkait melakukan kajian terhadap kemungkinan perubahan vegetasi tersebut dalam memengaruhi kondisi hidrologi kawasan.

“Perubahan tanaman keras menjadi tanaman tebu tentu perlu dikaji dari sisi konservasi tanah dan air. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa perubahan tersebut menjadi penyebab luapan air. Namun, pemerintah harus memastikan apakah perubahan vegetasi dan pola pengelolaan lahan itu turut memengaruhi kemampuan tanah menyerap air serta meningkatkan limpasan permukaan,” tegasnya.

Menurut Ryan, karakteristik tanaman, kondisi tanah, kemiringan lahan, serta pola pengelolaan kawasan pertanian merupakan sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan dalam kajian lingkungan.

Ia juga meminta adanya pemeriksaan terhadap kemungkinan perubahan jalur aliran air dari kawasan yang lebih tinggi menuju badan jalan nasional.

“Perlu diperiksa apakah terdapat perubahan jalur aliran air, penyempitan saluran, sedimentasi, atau kapasitas gorong-gorong yang sudah tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras. Jangan sampai ada persoalan di kawasan hulu yang akhirnya berdampak langsung terhadap infrastruktur jalan dan keselamatan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ryan berharap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas instansi, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), instansi pengelola sumber daya air, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan diharapkan mencakup kapasitas drainase jalan, kondisi gorong-gorong, sedimentasi, pola aliran air, hingga pemetaan daerah tangkapan air di kawasan sekitar.

“Kalau memang ditemukan adanya kontribusi perubahan tata guna lahan terhadap meningkatnya limpasan air, tentu harus ada evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu pula apabila persoalannya berada pada infrastruktur drainase, harus segera dilakukan pembenahan,” paparnya.

Ia menegaskan, penanganan harus mengutamakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim penghujan.

“Jangan menunggu ada korban kecelakaan atau rumah warga terdampak baru dilakukan tindakan serius. Pemerintah harus hadir dengan langkah pencegahan dan solusi permanen. Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, luapan air yang melintasi badan jalan nasional berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Selain mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi barang, kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur apabila terus terjadi.

Masyarakat sebelumnya juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kejadian tersebut. Mereka berharap pemerintah segera turun ke lapangan dan tidak sekadar melakukan penanganan sementara setelah air surut.

Hingga berita ini disusun, penyebab pasti luapan air di Desa Tulungrejo masih memerlukan pemeriksaan teknis. Dugaan perubahan tutupan lahan maupun persoalan drainase belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama.

Karena itu, hasil pemeriksaan dan penjelasan instansi berwenang menjadi penting untuk memastikan sumber persoalan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

Jangan sampai persoalan lingkungan dan infrastruktur terus berulang, sementara masyarakat harus menanggung risiko keselamatan setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut. (Tim/Sp)

Popular Articles