KSAS Desak Kejari Aceh Singkil Usut Pengadaan Daging Kurban Korban Banjir Senilai Rp1 Miliar

ACEHSINGKIL,PRESISI.SBS – Langkah tegas Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil yang tengah mengusut dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan seragam sekolah mendapat apresiasi sekaligus desakan baru dari elemen masyarakat.
‎
‎Salah seorang Pendiri (Founder) Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS) Budi Harjo meminta agar korps adhyaksa tidak berhenti pada satu kasus, melainkan turut membongkar proyek kemanusiaan lain yang dinilai mencurigakan.
‎
‎Selain mendukung penuh pengusutan dugaan penyimpangan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1,7 Miliar untuk pengadaan seragam sekolah siswa terdampak banjir, Founder KSAS mendesak penyidik Kejari untuk membuka penyelidikan baru terkait pengadaan daging kurban bagi korban banjir di Aceh Singkil senilai Rp1 Miliar.
‎
Founder KSAS menyatakan bahwa pemanfaatan dana kedaruratan maupun bantuan sosial penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Singkil harus diaudit secara menyeluruh dan transparan.
‎
“Kami mengapresiasi penggeledahan yang dilakukan Kejari di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait anggaran seragam sekolah BTT. Namun, kami juga mendesak agar Kejari segera mengusut pengadaan daging kurban senilai Rp1 Miliar yang diperuntukkan bagi korban banjir. Anggaran penanggulangan bencana yang menyangkut hajat hidup korban terdampak tidak boleh dijadikan ladang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Budi Harjo Founder KSAS, Kamis (1/10/2026).
‎
‎Menurut KSAS, ada indikasi kejanggalan dalam realisasi bantuan pengadaan daging kurban tersebut yang kemanfaatannya patut dipertanyakan di lapangan.
‎
‎”Kita ketahui sendiri pada saat penyaluran daging, warga hanya mendapatkan setengah kilo daging kurban, kalau kita lihat dari besaran bantuan yang ditransfer pusat ke Aceh Singkil 1 Milyar tersebut ini wajib dicurigai,” tegas Budi Harjo.
‎
‎”Tidak menutup kemungkinan, anggaran pengadaan daging kurban tersebut juga di korupsi, kita menduga kuat bila hal ini diperiksa sama dengan kasus BTT Rp.1,7 Milyar, dengan minimnya keterbukaan pembelian sudah wajib hukumnya dicurigai,” terang Harjo menekankan.
‎
‎KSAS menilai bahwa transparansi dalam anggaran bencana sangat krusial agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara utuh, bukan justru memicu persoalan baru atau diselewengkan demi keuntungan pribadi.
‎
‎KSAS berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum di Aceh Singkil dan siap menyuplai informasi tambahan jika diperlukan demi membantu penyidik Kejari mengungkap seluruh tabir penyimpangan dana bencana di daerah tersebut.(***)