ACEHSINGKIL,PRESISI.SBS – Alokasi dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Aceh Singkil memicu sorotan tajam dari elemen masyarakat.
Founder Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS), Hendra Pohan, secara terbuka mempertanyakan asas keadilan dan transparansi penggunaan anggaran hibah yang totalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Sorotan ini mencuat lantaran posisi Ketua KONI Aceh Singkil saat ini dijabat oleh anak kandung dari Bupati Aceh Singkil.
Hendra Pohan menilai, kedekatan hubungan keluarga antara kepala daerah selaku pemegang kebijakan anggaran dan penerima hibah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).
“Kami mempertanyakan kelayakan serta urgensi dari penggelontoran dana yang begitu besar dalam dua tahun berturut-turut. Apakah penunjukan dan pengalokasian ini murni karena prestasi olahraga, atau sekadar mentang-mentang statusnya sebagai anak kandung Bupati?” ujar Hendra Pohan dalam keterangan persnya, Minggu (4/10).
Hendra menambahkan, publik berhak mengetahui secara terperinci ke mana saja aliran dana tersebut digunakan serta sejauh mana dampaknya terhadap prestasi atlet di Aceh Singkil. Ia menilai, anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, bukan dikelola secara eksklusif tanpa keterbukaan.
“Masyarakat Aceh Singkil perlu tahu ke mana anggaran miliaran rupiah itu digunakan. Apa saja program kerjanya, dan bagaimana output-nya bagi perkembangan olahraga daerah? Jangan sampai anggaran besar mengalir, tapi prestasinya minim,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Komunitas Selamatkan Aceh Singkil mendesak instansi terkait, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tutup mata.
KSAS meminta segera dilakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap dana hibah KONI Aceh Singkil.
“Pihak terkait jangan tutup mata atau pura-pura tidak tahu. Kami meminta lembaga pengawas dan penegak hukum segera turun tangan memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan KONI Aceh Singkil guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun anggaran,” pungkas Hendra.(***)
