ACEHSINGKIL,PRESISI.SBS – Komunitas Selamatkan Aceh Singkil secara resmi mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau dinas penerima dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp4 Miliar.
Pernyataan ini dikeluarkan menyusul berkembangnya penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang saat ini tengah bergulir.
Komunitas Selamatkan Aceh Singkil menilai, potensi penyimpangan anggaran darurat tersebut tidak boleh hanya dilokalisir pada satu instansi saja.
“Kami meminta dengan tegas agar seluruh dinas yang menerima aliran dana BTT Rp4 Miliar ini diaudit secara transparan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dugaan tipikor ini juga terjadi di dinas-dinas lain, bukan hanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) saja,” ujar Dalian Bancin salah satu Founder Komunitas Selamatkan Aceh Singkil dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10/2026).
Selain mendesak audit di tingkat dinas teknis, Komunitas Selamatkan Aceh Singkil juga menyoroti peran vital Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil selaku bendahara umum daerah.
Sebagai instansi yang memegang otoritas pencairan dan pengawasan anggaran daerah, BPKK dinilai tidak bisa lepas tangan dari sengkarut pengelolaan dana tanggap darurat ini
“BPKK selaku dinas pengeluaran harus bertanggung jawab penuh atas mengalirnya dana BTT ini. Mereka memiliki fungsi verifikasi dan pengawasan berlapis sebelum anggaran tersebut dicairkan. Jika ditemukan adanya penyimpangan yang sistematis, maka BPKK adalah pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan administrasi,” lanjutnya.
Dana BTT yang sejatinya dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat dan mendesak di Aceh Singkil, dinilai sangat rawan disalahgunakan apabila sistem pengawasan internal melempem.
Oleh karena itu, Komunitas Selamatkan Aceh Singkil meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh dan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil untuk bergerak cepat mengusut tuntas aliran dana ini demi menyelamatkan uang rakyat.
Komunitas menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar komitmen pemberantasan korupsi di Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata yang memberikan efek jera bagi para pelaku.(***)
