JAKARTA, Presisi.Sbs — Ketidakhadiran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dalam forum diskusi reformasi birokrasi digital pada 28 Oktober 2026 menuai sorotan, Persoalan ini memunculkan desakan agar Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi kinerja pejabat terkait, menyusul dugaan tidak ditindaklanjutinya disposisi pimpinan daerah.
Forum yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut sedianya menjadi ruang koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Hukum untuk membahas penguatan reformasi birokrasi berbasis digital.
Namun, menurut keterangan perwakilan warga yang hadir, pihak BKD DKI Jakarta tidak memberikan konfirmasi kehadiran hingga kegiatan menunggu selama beberapa jam, Padahal penyelenggara menyebut agenda itu telah didukung nota dinas dan disposisi Gubernur.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi internal serta keseriusan pelaksanaan arahan pimpinan di lingkungan pemerintahan daerah.
Narasumber Kementerian Hukum Siap, BKD Justru Tak Terlihat
Perwakilan warga menyampaikan bahwa narasumber dari Kementerian Hukum, Doktor Insinyur Sucipto, telah menyiapkan materi presentasi dan bahan kajian untuk mendukung pembahasan reformasi birokrasi digital.
Menurut keterangan yang disampaikan, persiapan dari pihak narasumber telah dilakukan secara maksimal,Akan tetapi pihak BKD DKI Jakarta yang diharapkan menjadi mitra koordinasi dari unsur pemerintah daerah disebut tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas,
“Kami sangat menyayangkan, Kenapa tuan rumah yaitu Jakarta tidak hadir, Kami menduga Kepala BKD mangkir atau tidak mengindahkan perintah Bapak Gubernur,” ujar perwakilan warga.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena forum itu menyangkut agenda pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang membutuhkan koordinasi serta komitmen nyata dari setiap perangkat daerah.
Gubernur Diminta Turun Tangan
Atas kejadian tersebut, warga yang hadir mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi Kepala BKD beserta jajaran terkait,Mereka bahkan meminta agar pencopotan dipertimbangkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran tanggung jawab kedinasan.
Desakan itu bukan semata-mata menyangkut kehadiran seorang pejabat dalam forum, melainkan juga mempertanyakan kepatuhan terhadap mekanisme koordinasi, pelaksanaan arahan pimpinan, dan profesionalisme aparatur pemerintah.
Meski demikian, dugaan pengabaian disposisi belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti,Status nota dinas, isi disposisi, penugasan resmi, serta alasan ketidakhadiran perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Momentum Sumpah Pemuda Jadi Ujian Reformasi Birokrasi
Peringatan Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, tanggung jawab, dan pembaruan pelayanan publik, Dalam konteks tersebut, forum reformasi birokrasi digital diharapkan tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi menghasilkan koordinasi dan langkah nyata.
Warga berharap Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar program reformasi birokrasi berjalan efektif dan tidak terkendala lemahnya komunikasi antarlembaga.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari Kepala BKD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta mengenai alasan ketidakhadiran, status disposisi Gubernur, serta tindak lanjut agenda tersebut masih diperlukan.
