ACEH SINGKIL — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menegaskan komitmennya untuk mengawal hak-hak petani dan masyarakat lokal menyusul dinamika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait, termasuk Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, SOMASI, perwakilan kelompok tani, masyarakat, dan manajemen PT. Delima Makmur.
Rapat yang membahas persoalan legalitas Hak Guna Usaha (HGU), kewajiban kemitraan (plasma), serta akses aktivitas masyarakat ini menghasilkan sejumlah poin kesimpulan penting:
Rangkuman Kesimpulan Rapat
1. Kemitraan KPPB, Harapan, dan Sejahtera: Kelompok Tani KPPB, Harapan, dan Sejahtera belum menerima hak apa pun sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
2. Status Ganti Rugi Lahan: Lahan masyarakat belum diganti rugi, namun izin HGU perusahaan telah diterbitkan.
3. Akses Berkebun: PT. Delima Makmur menyatakan tidak akan menutup akses masyarakat untuk berkebun atau bertani.
4. Penyelesaian Lahan: Lahan masyarakat yang belum diganti rugi harus diselesaikan melalui jalur musyawarah.
5. Perusakan Tanaman: Lahan masyarakat yang sudah ditanami sengon dan karet ditumbang oleh pihak perusahaan tanpa adanya ganti rugi.
6. Kebebasan Transportasi: Tidak boleh ada lagi intimidasi terhadap masyarakat atau petani yang membawa bibit serta keperluan bertani melalui jalan perkebunan PT. Delima Makmur.
7. Kebebasan Waktu Panen: Perusahaan tidak boleh membatasi waktu panen sawit milik kebun masyarakat yang aksesnya melintasi area PT. Delima Makmur.
8. Tuntutan Plasma & Data 282 KK: SOMASI meminta PT. Delima Makmur menunjukkan Lahan Plasma dalam waktu 3 x 24 jam; jika tidak dapat dipenuhi, SOMASI akan membuat laporan hukum terkait dugaan pencatutan nama 282 Kartu Keluarga (KK).
9. Keluarkan Areal Tertentu: PT. Delima Makmur diminta mengeluarkan area Kelompok Tani Danau Indah dan Sejahtera dari cakupan konflik.
10. Aktivitas di Luar HGU: Apabila terdapat areal yang berada di luar Sertifikat HGU, masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas panen.
11. Penyediaan Lahan 4 Ha per KK: PT. Delima Makmur diminta menunjukkan kepastian lahan yang dijanjikan seluas 4 hektare per KK.
12. Penghapusan Nama Kelompok: Kelompok Tani KPPB meminta nama kelompok mereka dihapus dari dasar penerbitan sertifikat HGU yang dinilai bermasalah.
13. Kehadiran Manajemen Tertinggi: PT. Delima Makmur diminta menghadirkan jajaran manajemen tertinggi untuk menuntaskan persoalan HGU dengan kelompok tani dan masyarakat.
14. Ruang Kerja Sama: PT. Delima Makmur membuka ruang bagi kelompok tani dan masyarakat untuk bermitra secara adil.
15. Tindak Lanjut Dinas Perkebunan: Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil diminta menindaklanjuti hasil RDP ini guna mencegah manipulasi data serta sengketa berkepanjangan antara PT. Delima Makmur dan kelompok tani.
Sikap dan Langkah Tegas DPRK Aceh Singkil
Dalam jalannya RDP, pihak manajemen PT. Delima Makmur menolak menandatangani berita acara dengan alasan usulan kerja sama dari pihak perusahaan tidak diakomodir ke dalam dokumen kesimpulan.
Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin, menyayangkan sikap tersebut dan menilai penolakan tanda tangan tersebut hanya sebagai alasan mengelak.
“Sebelum berita acara dibuat, semuanya sudah ditanyakan dalam forum dan isi itu real hasil rapat. Aneh saja pihak perusahaan PT. Delima Makmur ini, itu cuma alasan mereka agar tak meneken Berita Acara, sudah ketakutan mereka karena salah,” tegas Juliadi Bancin.
Menyikapi penolakan perusahaan dan kompleksitas sengketa yang ada, Komisi II DPRK Aceh Singkil akan menyusun resume resmi untuk diserahkan kepada pimpinan DPRK.
Langkah ini diambil guna menerbitkan rekomendasi resmi lembaga, serta menembuskan persoalan tersebut hingga ke tingkat Mabes Polri demi menjamin keadilan bagi masyarakat Aceh Singkil.(***)



