spot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Darurat Good Governance di Aceh Singkil: Pj Sekda 1 Tahun Lebih Tanpa Seleksi, Aroma Nepotisme Sengit

ACEH SINGKIL — Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS) secara tegas mengecam dan menyoroti keras berlanjutnya kepemimpinan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil yang berstatus sebagai adik ipar kandung dari Bupati Aceh Singkil, dan ironisnya telah menduduki jabatan strategis tersebut lebih dari 1 (satu) tahun.

Praktik ini bukan sekadar cacat etika, melainkan telah mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mengangkangi asas transparansi, serta membuka karpet merah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dasar Hukum & Aturan yang Ditabrak

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 & Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah

• Batas Masa Jabatan: Dalam regulasi tersebut, masa jabatan Pj Sekda paling lama adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan berikutnya (atau maksimal 6 bulan dalam kondisi tertentu), hingga terisinya jabatan Sekda definitif.

Membiarkan Pj Sekda menjabat lebih dari 1 tahun tanpa proses seleksi terbuka untuk Sekda definitif adalah bentuk pelanggaran administratif dan pelecehan terhadap norma pembatasan pejabat transisi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 58 & Etika Penyelenggara Negara)

• Mengatur bahwa Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta menjaga netralitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

• Pasal 3 Angka 3: Penyelenggara negara wajib menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang melarang adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dan nepotisme—yakni setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Menekankan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/Madya, termasuk Sekda, wajib berdasarkan pada sistem merit (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar), tanpa membedakan latar belakang keluarga atau hubungan kekerabatan.

Ancaman Sanksi bagi Pelanggar

Apabila penunjukan dan pembiaran jabatan Pj Sekda yang sarat konflik kepentingan ini terus dipaksakan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pihak terkait dapat dikenai sanksi tegas:

1. Sanksi Administratif & Pembatalan Kebijakan (Pasal 24-25 Permendagri No. 91 Tahun 2019 / UU Pemda):

• Keputusan Bupati terkait pengangkatan atau perpanjangan Pj Sekda yang menyalahi prosedur dapat dibatalkan atau dianulir oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Sanksi Etik dan Pemeriksaan Jabatan:

• Bupati Aceh Singkil dapat dijatuhi sanksi administratif berat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai UU Pemda (berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap) karena melanggar sumpah jabatan dan ketentuan larangan melakukan nepotisme.

3. Sanksi Pidana KKN (UU No. 28 Tahun 1999 & UU Tipikor):

• Pejabat publik yang terbukti melanggar ketentuan KKN dan memperkaya atau menguntungkan keluarga dekat dalam jabatan dapat dijerat dengan ketentuan pidana korupsi/kolusi sesuai Pasal 22 jo. Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999, dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Tuntutan Sikap Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS)

1. Mendesak Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mengevaluasi dan mencopot Pj Sekda Aceh Singkil yang sudah melampaui batas waktu normatif.

2. Mendesak Bupati Aceh Singkil agar segera melakukan seleksi terbuka (open bidding) pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif secara transparan, akuntabel, dan steril dari intervensi keluarga.

3. Menyerukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam penempatan keluarga dekat di lingkaran elit birokrasi Aceh Singkil.

“Aceh Singkil bukan milik dinasti atau keluarga tertentu! Hentikan praktek kolusi, tegakkan aturan!”(***)

Popular Articles