ACEHSINGKIL/SUBULUSSALAM,PRESISI.SBS – Penanggulangan pasca-bencana banjir di wilayah perbatasan Aceh menyingkap tabir kegagalan diplomasi anggaran yang sangat memalukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Bagaimana tidak, di saat Pemerintah Kota Subulussalam sukses melobi dan membawa pulang kucuran dana rehabilitasi dan rekonstruksi hingga puluhan miliar rupiah untuk rumah ibadah dan Pustu, Kabupaten Aceh Singkil yang secara geografis merupakan wilayah paling parah terdampak banjir justru harus gigit jari tanpa sepeser pun bantuan serupa.
Keberhasilan luar biasa Pemko Subulussalam dalam menjemput bola patut diacungi jempol sekaligus menjadi tamparan keras bagi Bupati Aceh Singkil. Data menunjukkan, Pemko Subulussalam berhasil mengamankan anggaran fantastis sebesar Rp 1 Milyar per desa khusus untuk rehab-rekon masjid di 16 desa terdampak, meliputi Desa Suak Jampak, Mandilam, Lae Mate, Sibungke, Binanga, Oboh, Tualang, Muara Batu-Batu, Belukur Makmur, Kuta Beringin, Siperkas, Longkip, Panji, Sepang, Jabi-Jabi, dan Suka Maju.
Tidak berhenti di situ, lobi agresif Walikota Subulussalam juga membuahkan anggaran masing-masing Rp 1,5 Milyar untuk perbaikan Pustu di Desa Kuta Beringin, Siperkas, Suak Jampak, Belukur Makmur, Binanga, Dah, Kuala Kepeng, Lae Pamualan, Lae Mate, Mandilam, dan Muara Batu-Batu. Menyempurnakan keberhasilan tersebut, dana sebesar Rp 12,5 Milyar juga sukses digelontorkan untuk sektor rumah hunian masyarakat Subulussalam.
Pemandangan ini berbanding terbalik 180 derajat dengan Kabupaten Aceh Singkil yang bernasib NIHIL.
Kondisi memprihatinkan ini memancing gelombang kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Komunitas Selamatkan Aceh Singkil.
Founder Komunitas Selamatkan Aceh Singkil Budi Harjo, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas nasib buruk yang menimpa daerahnya akibat ketidakmampuan pimpinan daerah. Ia menyayangkan sikap pasif jajaran Pemkab Aceh Singkil yang dinilai tidak punya taji dan strategi dalam menjemput anggaran ke pusat.
”Kami sangat prihatin melihat kondisi Aceh Singkil hari ini. Yang paling membuat kita mengelus dada adalah biaya perjalanan dinas para pejabat daerah yang setiap tahunnya menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah.
Hasilnya apa? Nol besar! Uang rakyat miliaran rupiah itu serasa terbuang sia-sia untuk pelesiran berkedok dinas luar daerah, sementara untuk urusan kemanusiaan dan rekonstruksi pasca-banjir mereka gagal total. Sungguh memalukan,” kata Budi Harjo dengan nada geram.
Harjo menyebut, sangat ironis melihat bagaimana daerah hilir yang selalu menerima kiriman banjir paling parah dan menanggung dampak kerusakan paling masif, justru mendapatkan perlakuan zonk dari pusat akibat kelalaian birokrasinya sendiri.
Sementara tetangga sebelah pulang membawa sekeranjang anggaran, Pemkab Aceh Singkil tampaknya hanya bisa menonton dan gigit jari.
Ia juga mengatakan, masyarakat Singkil berhak bertanya: Apakah pejabat kita hanya sibuk duduk di balik meja atau sekadar jalan-jalan tanpa hasil di saat Walikota tetangga sibuk mengetuk pintu-pintu kementerian di Jakarta?
Ketimpangan mencolok ini menjadi bukti nyata bahwa status ‘daerah paling parah terdampak’ tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dibarengi dengan kompetensi kepemimpinan, kepedulian yang tulus, dan agresivitas dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertimpa musibah.(***)
