ACEHSINGKIL,PRESISI.SBS – Kondisi keagamaan di wilayah perbatasan Aceh Singkil kian memprihatinkan.
Maraknya kasus pendangkalan aqidah yang berujung pada kemurtadan memicu kritik pedas dari tokoh agama dan para pimpinan Pondok Pesantren.
Pemerintah Aceh dituding hanya mengumbar janji manis tanpa aksi nyata dalam membentengi keimanan umat di benteng terluar serambi mekah tersebut.
Kritik keras ini mencuat seiring dengan mandeknya kebijakan strategis keagamaan di lapangan. Program peningkatan nilai aqidah yang kerap digaungkan dinilai hanya menjadi slogan kampanye politik semata, sementara realitas di akar rumput berbanding terbalik.
Slogan Kampanye vs Realitas Lapangan
Para tokoh agama setempat merasa miris melihat ketimpangan antara narasi penguatan Syariat Islam dan fakta di lapangan. Pemerintah Aceh dinilai gagap dan terkesan abai terhadap pergerakan misionaris yang memanfaatkan celah kemiskinan serta minimnya edukasi agama di wilayah perbatasan.
“Pemerintah hanya omon-omon (bicara saja) tentang peningkatan Syariat Islam. Faktanya, pertahanan aqidah masyarakat kita di perbatasan sedang digembosi, dan pemerintah sengaja tutup mata,” ujar perwakilan Ustadz Salman, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Fallah Azzam-zamiah dengan nada kecewa.
Penghentian Da’i Perbatasan Jadi Petaka
Kebijakan yang paling disesalkan dan dipertanyakan adalah dihentikannya program penempatan Da’i Perbatasan. Selama ini, para Da’i merupakan garda terdepan dalam menjaga benteng aqidah masyarakat dari gerilya pendangkalan keyakinan oleh umat sebelah.
• Dampak Penghentian: Ketiadaan pembimbing agama membuat masyarakat awam, khususnya mualaf dan warga miskin, kehilangan pegangan dan figur edukasi islami.
• Celah Misionaris: Kekosongan peran Da’i ini dimanfaatkan secara agresif oleh gerakan misionaris yang masuk membawa bantuan sosial dan logistik, yang berujung pada runtuhnya keyakinan umat.
• Pembiaran Sistematis: Kebijakan menyetop kontrak atau meniadakan Da’i di perbatasan dianggap sebagai langkah mundur yang fatal dan terkesan membiarkan kemurtadan merajalela.
Mempertanyakan Komitmen Pemerintah Aceh
Dengan kondisi yang kian kritis, para Ustadz asli perbatasan secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan Gubernur Aceh dan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
Mengapa program krusial seperti Da’i Perbatasan justru dipangkas di saat ancaman pendangkalan aqidah berada di titik tertinggi?
Masyarakat perbatasan menuntut pertanggungjawaban konkret, bukan sekadar seremonial seminar atau janji-janji regulasi.
“Jika Pemerintah Aceh terus menutup mata dan menahan anggaran untuk pembinaan aqidah di perbatasan, maka kehancuran sosiologis dan hilangnya identitas keislaman di Aceh Singkil tinggal menunggu waktu,” imbuhnya.(***)
