SUBULUSSALAM/ACEH SINGKIL — Hasil kerja nyata membedakan kualitas kepemimpinan dalam merespons jeritan rakyat pascabencana.
Perbandingan yang teramat mencolok dan memalukan terlihat dalam agresivitas diplomasi “jemput bola” ke Jakarta antara Pemerintah Kota Subulussalam dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berujung pada ketimpangan nasib korban banjir di kedua wilayah.
Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, membuktikan kelasnya sebagai pemimpin yang taktis dan bergerak cepat. Tanpa banyak retorika, jajaran Pemko Subulussalam sukses mengamankan komitmen dana pusat dengan angka fantastis mencapai lebih dari Rp300 miliar yang dikeroyok oleh 10 kementerian/lembaga.
Dari total anggaran tersebut, senilai Rp97,9 miliar (hampir Rp98 miliar) secara konkret berhasil dikunci untuk proyek fisik rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dana jumbo ini langsung dialokasikan untuk membangun kembali fasilitas publik vital yang hancur diterjang banjir, mencakup perbaikan Masjid, Musholla, hingga Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) di lima kecamatan.
“Kami tidak ingin penanganan pascabencana hanya tertahan di level administratif, pendataan, atau pembahasan di atas meja saja. Program ini harus dirasakan langsung wujud fisiknya oleh masyarakat,” tegas Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin.
Pemko Subulussalam membuktikan bahwa lobi politik di Jakarta harus menghasilkan bangunan fisik, bukan sekadar janji manis di atas kertas.
Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan Kabupaten Aceh Singkil di bawah kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon.
Di saat daerah tetangga sudah mengantongi ratusan miliar untuk pembangunan fisik, Aceh Singkil justru gigit jari dan harus menerima kenyataan pahit masih hasil ZERO alias nihil anggaran pemulihan dari kementerian teknis akibat lambannya pergerakan birokrasi daerah.
Bupati Aceh Singkil dinilai publik hanya mahir berwacana dan lambat mengesekusi keadaan darurat. Pergerakan ke Jakarta baru dilakukan belakangan demi mendatangi Kementerian Sosial RI (Kemensos).
Mirisnya, kedatangan yang sangat terlambat tersebut bukan membawa pulang anggaran pembangunan, melainkan baru sebatas mengurus validasi administrasi usulan susulan tahap ke-10 untuk Jaminan Hidup (Jadup) 8.785 Kepala Keluarga (KK) atau 33.177 jiwa korban banjir.
Bantuan dasar yang menjadi hak perut rakyat Singkil ini pun statusnya masih harus mengantre dan belum jelas kapan cair karena harus menunggu usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pusat.
Lambannya kepemimpinan di Aceh Singkil yang minim aksi nyata dan sarat omongan belaka ini memicu gelombang kekecewaan luar biasa dari masyarakat setempat.
Fakta kontras ini menjadi tamparan keras bahwa di tengah bencana, rakyat membutuhkan kepala daerah yang gesit mengejar anggaran di kementerian, bukan pemimpin yang lamban dan membiarkan daerahnya tertinggal tanpa hasil.(***)
